Desa Wonokerto

Kecamatan Gucialit

Peraturan Desa Wonokerto No 3 Tahun 2020 Tentang RPJMDes 2021-2026

Admin 09 April 2020 10:42:20 WIB

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Desa Wonokerto telah membentuk Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), selanjutnya Tim Penyusun RPJMDes melaksanakan tahapan - Tahapan Sebagai berikut :

1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa

Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah:

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
Pengkajian keadaan Desa;
Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2. Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lumajang

Tujuan: Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa.

Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota:

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Lumajang
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten
Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten
Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

3. Pengkajian Keadaan Desa

Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan desa.
Langkah kerja:

Penyelerasan data desa.
Penggalian gagasan masyarakat; dan
Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Output: Bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa Wonokerto menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yaitu:

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
Rencanaprioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah desa Dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas sebagai berikut:

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa;
Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan uleh perangkat

Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Output: Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tahapan:

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uleh

Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.

7. Penetapan RPJM Desa

Tahapan:

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Dokumen Lampiran : Perdes No 3 Tahun 2020 Tentang RPJMDes 2021-2026